Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah resmi menjadi gerbang akhir penentu cair tidaknya Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke rekening penerima. Meskipun data guru telah tervalidasi dan anggaran tersedia, tanpa dokumen krusial ini, proses transfer dana tidak dapat dilakukan. Status SP2D ini menjadi sorotan di tengah perubahan skema pencairan TPG yang mulai diberlakukan secara bulanan pada tahun anggaran 2026 ini.
SP2D merupakan perintah resmi yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada bank penyalur. Dokumen ini berfungsi sebagai lampu hijau terakhir bagi bank untuk mencairkan dana ke rekening penerima, termasuk guru.
Sejumlah daerah di Indonesia telah mengonfirmasi penerbitan SP2D untuk pencairan TPG terkait Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen dan gaji ke-13 bagi guru pada awal Januari 2026. Informasi ini menandakan bahwa dana tersebut akan segera masuk ke rekening guru dalam hitungan jam atau paling lambat satu hari kerja, asalkan tidak ada kendala data.
Transformasi Skema Pencairan TPG 2026
Mulai tahun anggaran 2026, pemerintah secara resmi mengupayakan perubahan signifikan dalam mekanisme pencairan TPG. Skema yang sebelumnya dilakukan per triwulan, kini akan dialihkan menjadi pembayaran bulanan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan stabilitas keuangan yang lebih baik bagi guru, mengurangi potensi keterlambatan, serta menyederhanakan proses administrasi penyaluran tunjangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pemerintah berupaya agar TPG dapat ditransfer langsung setiap bulan mulai 2026. “Untuk sebagian besar, pembayaran lancar dan maksimal diterima setiap tiga bulan. Insyaallah tahun depan menjadi setiap bulan,” kata Abdul Mu’ti pada Minggu (2/11).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Nunuk Suryani, juga membenarkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan penyaluran TPG setiap bulan. Namun, kebijakan baru ini akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan banyak kementerian, termasuk Kementerian Keuangan untuk penyalurannya. “Kebijakan baru ini tengah dipersiapkan secara bertahap dengan melibatkan banyak kementerian seperti Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan untuk penyalurannya,” ujar Prof Nunuk.
Baca juga: Sistem Baru TPG Guru 2026: Lebih Manusiawi Bagi Pendidik?
Alur dan Persyaratan Pencairan TPG
Dalam alur pencairan TPG, SP2D berada di tahap akhir setelah serangkaian proses administrasi dan validasi data. Proses umumnya dimulai dari validasi data guru di Dapodik dan Info GTK, pengusulan pembayaran oleh dinas pendidikan, hingga verifikasi oleh bagian keuangan daerah.
Agar TPG dapat dicairkan, guru wajib memenuhi sejumlah persyaratan utama, antara lain memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) dan Nomor Registrasi Guru (NRG) yang telah terbit. Setelah Serdik dan NRG terbit, guru harus memastikan seluruh data terinput dan tervalidasi dalam sistem Dapodik dan Info GTK. Ini mencakup verifikasi identitas, rekening bank, beban mengajar minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu, serta status kepegawaian. Data yang belum valid akan menghambat terbitnya Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sebagai dasar pencairan.
Validasi data guru melalui Info GTK untuk tahun anggaran 2026 dijadwalkan akan dimulai pada Februari 2026. Bagi guru lulusan PPG 2025, penerbitan NRG diperkirakan pada Maret 2026, dengan pencairan perdana TPG diproyeksikan berlangsung pada Maret hingga April 2026, kemungkinan secara rapel untuk bulan-bulan awal.
Potensi Keterlambatan dan Solusinya
Meskipun skema bulanan diharapkan mengurangi kendala, keterlambatan pencairan TPG pada Januari 2026 masih berpotensi terjadi bagi sebagian guru. Penyebab utama seringkali berasal dari ketidaksesuaian data administrasi. Masalah umum meliputi perbedaan pangkat dan golongan yang memicu status tidak valid, validasi rekening bank yang belum tuntas, hingga ketidaksesuaian beban mengajar dengan ketentuan.
Keterlambatan sinkronisasi data Dapodik yang memerlukan waktu 3 hingga 14 hari kerja untuk tervalidasi oleh server pusat juga menjadi faktor. Selain itu, masalah pada tahap validasi Info GTK, seperti beban mengajar yang tidak memenuhi syarat atau ketidaksesuaian mata pelajaran yang diajarkan dengan sertifikat pendidik, dapat menjadi penghambat.
Pemerintah mengimbau para guru untuk rutin mengecek Info GTK dan berkoordinasi dengan operator sekolah atau dinas pendidikan setempat untuk memastikan seluruh data akurat dan mencegah keterlambatan pencairan.
