Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk periode Januari hingga Februari 2026 masih mengalami penundaan di berbagai daerah. Kondisi ini memicu pertanyaan di kalangan guru, terutama dengan adanya rencana pemerintah untuk mengubah skema pembayaran dari triwulanan menjadi bulanan mulai tahun ini. Keterlambatan utama disebabkan oleh proses validasi data guru yang belum rampung serta fase transisi menuju sistem pembayaran baru yang lebih sensitif terhadap akurasi data.
Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah mengonfirmasi bahwa penundaan ini merupakan bagian dari adaptasi sistem. Skema baru pencairan TPG bulanan sedang dalam tahap uji coba (pilot project) di sejumlah daerah pada Januari 2026, dengan target implementasi nasional pada Juli 2026.
Validasi Data Dapodik dan Info GTK Jadi Kunci
Persoalan data menjadi penyebab paling dominan dalam keterlambatan pencairan TPG. Setiap kesalahan kecil dalam data guru dapat menghambat penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), yang merupakan dasar hukum pencairan tunjangan.
Sejumlah masalah yang sering terjadi meliputi:
- Ketidaksinkronan Data Dapodik: Data yang diperbarui oleh operator sekolah tidak langsung terbaca di sistem pusat, membutuhkan waktu sinkronisasi antara 3 hingga 14 hari kerja. Ini mencakup data identitas, rekening bank, beban mengajar, hingga status kepegawaian.
- Masalah Validasi Info GTK: Guru wajib memastikan seluruh data terinput dan tervalidasi dalam sistem Dapodik serta Info GTK. Kendala umum termasuk tidak terpenuhinya beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu atau ketidaksesuaian linieritas mata pelajaran yang diajarkan dengan sertifikat pendidik. Status “Info GTK merah” menandakan adanya masalah yang menunda tunjangan.
- Keterlambatan Integrasi NRG: Bagi guru baru, keterlambatan integrasi Nomor Registrasi Guru (NRG) dari pusat ke sistem sering menjadi penghambat proses TPG.
- Kesalahan Data Krusial: Data penting seperti Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tanggal lahir, atau status kepegawaian yang tidak benar dapat menyebabkan data tidak memenuhi syarat.
Untuk memantau status validasi, guru diminta mengakses portal Info GTK melalui alamat resmi yang baru: info.gtk.kemdikbud.go.id, karena alamat lama sudah tidak aktif.
Transisi Skema Bulanan dan Uji Coba Awal Tahun
Perubahan skema pencairan TPG dari triwulanan menjadi bulanan mulai 2026 merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat validasi data, menyinkronkan Dapodik, dan mempercepat penerbitan SKTP, sehingga tunjangan dapat diterima guru lebih cepat dan teratur.
Meski demikian, implementasi ini tidak dilakukan secara serentak. Kemendikdasmen menjadwalkan uji coba (pilot project) di sejumlah daerah pada Januari 2026 untuk menguji kesiapan sistem pembayaran, keakuratan data guru, dan kelancaran alur administrasi. Evaluasi akan dilakukan pada pertengahan tahun, dengan target penerapan nasional pada Juli 2026. Oleh karena itu, pencairan awal TPG untuk Januari-Februari 2026 masih belum merata dan mungkin dibayarkan secara rapel untuk lulusan PPG 2025 pada Maret-April 2026.
Hambatan Administratif di Tingkat Daerah
Meskipun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mentransfer dana TPG ke rekening kas daerah (Kasda) sejak akhir Desember 2025 untuk TPG 100 persen dan gaji ke-13 guru ASN, proses pencairan ke rekening guru masih bergantung pada kesiapan administrasi di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
Proses administratif di pemda, seperti pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan audit akhir tahun anggaran, seringkali memakan waktu. Kecepatan pemda dalam mengusulkan data tepat waktu juga menjadi kunci utama. Selain itu, kendala teknis seperti overload server pada Info GTK saat validasi massal juga dapat memperburuk situasi.
Pernyataan Resmi Pemerintah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa skema bulanan diharapkan mampu meningkatkan kepastian dan stabilitas keuangan para guru. “Untuk sebagian besar, pembayaran lancar dan maksimal diterima setiap tiga bulan. Insyaallah tahun depan menjadi setiap bulan,” kata Abdul Mu’ti, merujuk pada tahun 2026.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menambahkan bahwa kebijakan baru ini dipersiapkan secara bertahap dengan melibatkan banyak kementerian, termasuk Kemenkeu. Ia juga menekankan pentingnya kecepatan pemda dan sekolah dalam memberikan laporan kinerja dan data yang tepat waktu. “Kalau per bulan ya bagaimana pemda mengusulkan tepat waktu dan sekolah juga dituntut untuk memberikan laporan kinerja tepat waktu karena terkait data. Ini tantangan buat penyaluran tiap bulan,” ujar Nunuk Suryani. Nunuk juga meluruskan bahwa tidak ada syarat masa kerja minimal dua tahun bagi guru non-ASN untuk menerima TPG.
Untuk memastikan TPG cair tepat waktu, guru disarankan untuk rutin memantau status Info GTK, segera berkoordinasi dengan operator sekolah jika ada data yang tidak sesuai, menghindari perubahan data di tengah masa validasi, dan memastikan seluruh data penting sudah benar sejak awal.
