Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus tahap akhir namun memutuskan untuk mengundurkan diri, akan menghadapi serangkaian sanksi administratif dan finansial yang ketat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara tegas telah memberlakukan larangan melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dua tahun anggaran berikutnya, diperkuat oleh regulasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Kepala BKN, Zudan Arif, dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses seleksi dan memastikan efisiensi anggaran negara. Sanksi ini diberlakukan bagi pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk PPPK (NIP).
Larangan Melamar ASN Selama Dua Tahun Anggaran
Sanksi utama yang akan diterima oleh peserta PPPK yang mengundurkan diri adalah larangan untuk mendaftar pada seleksi ASN, baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun PPPK, selama dua tahun anggaran berikutnya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sebagai contoh, jika seorang peserta lulus seleksi ASN 2025 dan mengundurkan diri setelah menerima NIP, maka ia tidak akan bisa mendaftar kembali pada seleksi ASN tahun 2026 dan 2027.
Pengecualian terhadap sanksi ini hanya berlaku dalam situasi tertentu. Pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar semula sebagai hasil optimalisasi kebutuhan atau formasi, dapat mengundurkan diri tanpa sanksi jika dilakukan sebelum penetapan NIP. Namun, jika pengunduran diri dilakukan setelah NIP diterbitkan, sanksi larangan melamar tetap akan berlaku.
Potensi Denda Finansial dari Instansi
Selain sanksi administratif berupa larangan melamar, beberapa instansi juga memberlakukan sanksi ganti rugi berupa denda finansial yang jumlahnya tidak sedikit. Besaran denda ini bervariasi tergantung kebijakan masing-masing instansi. Misalnya, Kejaksaan RI dalam pengumuman seleksi PPPK tahun 2025 disebutkan akan mengenakan denda sebesar Rp25 juta jika peserta mundur saat tahap pengumuman akhir, dan Rp30 juta jika mundur setelah penetapan Nomor Induk PPPK. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara juga pernah menyatakan bahwa peserta yang mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan Nomor Induk (NI) PPPK akan dikenakan denda sebesar Rp20 juta yang wajib disetorkan ke kas daerah. Pada pengadaan CPNS tahun 2021, Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan pernah memberlakukan denda hingga Rp100 juta bagi peserta yang mengundurkan diri.
Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi untuk menetapkan sanksi tambahan ini telah diatur dalam Peraturan Kementerian PANRB Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 54, yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada daerah atau kementerian/lembaga untuk memperkuat efek jera.
Baca juga: PPPK Tingkat Instansi: Kemenkumham Resmi Buka Rekrutmen 500 Formasi Tahun 2026
Dasar Hukum dan Prosedur Pengunduran Diri
Pengaturan mengenai pengunduran diri PPPK tidak lepas dari kerangka hukum Aparatur Sipil Negara yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Oktober 2023, menjadi landasan utama. UU ASN 2023 ini secara tegas menghapus dikotomi antara PNS dan PPPK, serta mengatur hak dan kewajiban yang setara.
Prosedur pengunduran diri bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CASN 2024 (termasuk PPPK) juga telah diatur. Bagi pelamar yang mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), wajib melakukan konfirmasi dengan memilih opsi mengundurkan diri pada aplikasi/fitur pengisian DRH-SSCASN. Proses ini memerlukan persetujuan dari pejabat pengelola kepegawaian di instansi terkait. Sementara bagi pelamar yang telah mendapatkan NIP dan ingin mengundurkan diri, mereka wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi. Surat tersebut kemudian akan diteruskan kepada Kepala BKN oleh pejabat pengelola kepegawaian.
Dampak pada Negara dan Pelayanan Publik
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (periode sebelumnya) pernah menyoroti bahwa pengunduran diri peserta yang lulus seleksi ini merugikan negara. Kerugian tersebut tidak hanya dari sisi anggaran yang telah dikeluarkan selama proses rekrutmen, tetapi juga dari formasi yang seharusnya terisi menjadi kosong, sehingga menutup kesempatan peserta lain yang mungkin memenuhi syarat.
Kondisi ini masih relevan hingga saat ini. Di Provinsi Riau, misalnya, sejumlah Guru PPPK pada awal Januari 2026 dilaporkan memilih mengundurkan diri karena jarak unit mengajar yang terlalu jauh antar kabupaten. Situasi ini memaksa mereka berpisah dengan keluarga dan anak, yang berpotensi menurunkan motivasi serta kesejahteraan tenaga pendidik. Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, telah mempertanyakan sikap KemenPANRB yang belum merespons surat terkait penyesuaian unit kerja guru PPPK, padahal masalah relokasi ini sangat mendesak.
Keputusan untuk mengundurkan diri setelah melalui perjuangan panjang seleksi PPPK harus dipertimbangkan secara matang. Sanksi yang telah ditetapkan oleh BKN dan potensi denda dari instansi merupakan konsekuensi serius yang dapat mempengaruhi perjalanan karier seseorang sebagai ASN di masa depan. Pemahaman menyeluruh terhadap hak, tata cara, dan risiko terkait pengunduran diri PPPK sangat krusial untuk mencegah akibat administratif dan hukum yang tidak diinginkan.
