Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia akan menggelar Sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang ini akan menjadi penentu resmi kapan umat Islam di Indonesia akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Meski demikian, potensi perbedaan penetapan awal puasa dengan salah satu organisasi Islam besar, Muhammadiyah, telah mencuat.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyatakan bahwa dalam kalender Hijriah pemerintah dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam, awal Ramadan 1447 H tercantum jatuh pada 19 Februari 2026. Namun, penetapan resmi tetap akan menunggu hasil Sidang Isbat. Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H akan bertepatan dengan Rabu, 18 Februari 2026.
Thobib menjelaskan, perbedaan penetapan awal Ramadan di Indonesia bukan merupakan hal baru dan sudah biasa terjadi. “Sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan dalam mengawali puasa. Saya kira di Indonesia hal ini sudah biasa terjadi. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi,” ujarnya, seraya mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti keputusan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah (kebangsaan) di tengah potensi perbedaan tersebut.
Metode penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia umumnya menggunakan dua pendekatan utama: hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan langsung bulan sabit muda). Pemerintah, melalui Kemenag, menggabungkan kedua metode ini dalam Sidang Isbat. Sidang tersebut melibatkan perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, dan instansi terkait untuk membahas hasil pengamatan hilal dari berbagai titik di seluruh Indonesia.
Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas Islam yang memiliki metode penetapan mandiri, menggunakan kriteria Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digunakan Muhammadiyah, 1 Ramadan 1447 H diprediksi jatuh pada 18 Februari 2026. Awalnya, kalender cetak Muhammadiyah sempat mencantumkan 19 Februari 2026, namun setelah kajian mendalam dan diskusi intensif dengan ahli hisab dan teknologi informasi, mereka merevisi menjadi 18 Februari 2026.
Sementara itu, pemerintah mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk menentukan visibilitas hilal. Kriteria MABIMS menetapkan bahwa hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat. Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memperkirakan bahwa pada saat maghrib 17 Februari 2026, posisi hilal di wilayah Asia Tenggara belum memenuhi kriteria MABIMS. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria MABIMS, 1 Ramadan 1447 H diperkirakan akan jatuh pada 19 Februari 2026.
Sidang Isbat yang akan dilaksanakan Kemenag pada 17 Februari 2026 akan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai lokasi di Indonesia. Hasil dari Sidang Isbat ini akan menjadi keputusan resmi pemerintah yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Thobib Al Asyhar mengimbau masyarakat untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan sikap dewasa, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai persatuan demi menjaga kondusivitas kehidupan beragama di Indonesia.
Selain penetapan awal puasa, masyarakat juga perlu mencatat perkiraan tanggal merah dan cuti bersama terkait Hari Raya Idul Fitri 1447 H untuk merencanakan mudik. Idul Fitri 1447 H diprediksi akan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 atau Sabtu, 21 Maret 2026.
