IHWAL.ID – Harapan para pekerja untuk pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali mengemuka di awal tahun. Namun, hingga awal Januari ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait kelanjutan program bantuan tersebut.
Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat pekerja, terutama setelah pengalaman pencairan BSU di tahun-tahun sebelumnya yang kerap berlangsung pada pertengahan tahun. Antusiasme mencari informasi BSU Januari 2026 pun meningkat tajam.
Status BSU 2026 di Awal Tahun
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga 02 Januari 2026 belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai program Bantuan Subsidi Upah untuk tahun ini. Belum ada regulasi baru, baik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan maupun keputusan lain, yang mengindikasikan penganggaran BSU dalam APBN 2026.
Sebagai informasi, BSU terakhir kali disalurkan pada tahun 2025 dengan nominal Rp600.000, diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025. Penyaluran tersebut dimulai periode Juni hingga Juli 2025, bahkan diperpanjang hingga Agustus.
Peluang Pencairan BSU Januari 2026
Peluang pencairan BSU pada Januari 2026 masih bersifat spekulatif dan belum ada kepastian. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada keputusan kebijakan fiskal pemerintah dan alokasi anggaran dalam APBN 2026 yang belum diumumkan secara menyeluruh.
Jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan, besar kemungkinan mekanisme penyaluran tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Masyarakat diimbau berhati-hati dan tidak mudah percaya klaim pencairan dari sumber tidak resmi.
Langkah Mengecek Status Penerima BSU (Jika Diaktifkan)
Apabila BSU kembali diaktifkan, mekanisme pengecekan status kepesertaan biasanya akan tetap mengacu pada sistem resmi yang telah digunakan sebelumnya. Berikut adalah dua cara utama yang umumnya dapat diakses:
- Melalui Situs Resmi Kemnaker: Akses laman https://bsu.kemnaker.go.id/. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, lengkapi kode keamanan (captcha), lalu klik menu ‘Cek’ untuk melihat status kepesertaan.
- Lewat Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan: Unduh aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) di smartphone Anda. Login menggunakan NIK atau nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ), lalu pilih menu ‘Cek Eligibilitas BSU’ untuk menampilkan status kepesertaan secara otomatis.
Syarat Umum Penerima BSU
Mengacu pada ketentuan BSU tahun-tahun sebelumnya, kriteria penerima yang umumnya diterapkan pemerintah meliputi beberapa poin penting. Ini menjadi acuan bagi calon penerima yang berhak mendapatkan bantuan.
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK yang aktif dan terdaftar.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori penerima upah.
- Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kota (UMK) setempat.
- Tidak menerima bantuan sosial lain yang berpotensi tumpang tindih.
- Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, atau Polri.
- Memiliki rekening bank aktif yang ditunjuk untuk penyaluran bantuan.
Imbauan Penting untuk Pekerja
Hingga awal Januari 2026, BSU belum memiliki kepastian resmi dari pemerintah, sehingga pekerja diharapkan tetap bijak dalam menyaring informasi. Informasi yang valid dan akurat hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi seperti Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan pengumuman pemerintah pusat.
Langkah paling bijak saat ini adalah memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif dan akurat. Selain itu, rutin memantau pengumuman resmi akan sangat membantu mendapatkan informasi terkini dan terverifikasi.
